Oleh: Setia Dharma

Banyak yang bertanya mengenai perbedaan antara pengajuan Gugatan Waris dan Permohonan Penetapan waris di Pengadilan Agama. Berikut kami coba uraikan secara sederhana tentang hal itu.

Penyelesaian perkara waris antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama, sehingga tidak ada lagi gugatan atau permohonan pembagian waris orang islam di Pengadilan Negeri, semua dilakukan di Pengadilan Agama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 b UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 3 tahun 2006  dan perubahan atas UU no. 5 tahun 1989 yang berbunyi: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris”.

Dalam Penjelasannya, Pasal ini dijelas sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Permohonan penetapan waris dimohonkan oleh seluruh ahli waris bersama-sama secara sukarela dan tidak ada sengketa di dalamnya, sehingga tidak ada yang berkedudukan sebagai Penggugat atau Tergugat, semua pihak berkedudukan sebagai Pemohon. Pada umumnya permohonan penetapan waris dilakukan untuk memenuhi kepentingan pengambilan atau penebusan harta waris yang terkait pihak ketiga, seperti dengan Bank, Asuransi dan lain-lain, yang pada pokoknya penetapan waris tersebut secara adminstratif diperlukan oleh pihak ketiga demi meminimalisir maupun menghindari sengketa dengan pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris dikemudian hari.

Adapun mengenai Pengajuan Gugatan dilakukan dalam hal adanya sengketa antara para ahli waris, baik sengketa mengenai siapa pihak yang berhak sebagai ahli waris, maupun sengketa mengenai bagian-bagiannya. Gugatan dapat diajukan oleh salah satu ahli waris atau beberapa ahli waris yang merasa dirugikan dalam penentuan para pewaris maupun dalam penghitungan bagian waris.

Permohonan Penetapan atau Gugatan Waris ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Kepaniteraan Pengadilan dengan membawa syarat-syarat yang ditentukan dan membayar panjer biaya perkara. Pengajuan Gugatan dapat dilakukan sendiri oleh penggugat Prinsipal/ahli waris, dapat pula dilakukan oleh Advokat/Kuasa Hukumnya.

Ada pertanyaan umum yang biasa muncul setelah bicara soal Pengadilan. “apakah wajib penentuan ahli waris ataupun pembagian waris melalui Pengadilan?’. Jawabannya tentu saja “Tidak”. Tidak wajib menentukan jumlah harta waris, para ahli waris dan pembagiannya melalui Pengadilan, yang wajib adalah membagikan waris sesuai bagiannya yang telah ditentukan oleh Al-qur’an, kecuali disepakati lain oleh para ahli waris J. Ada 3 (tiga) point penting disini.

Pertama, tentu saja tidak wajib menentukan ahli waris dan bagiannya melalui Pengadilan. Penentuan ahli waris dan bagiannya lebih baik dibicarakan secara kekeluargaan, karena pada dasarnya ahli waris pasti satu keluarga atau keluarga besar, sehingga dengan semangat menjaga ikatan keluarga tidak perlu ada sengketa dan tentu saja sepanjang semua berpegang teguh pada Al-qur’an maka pembagian sudah dipastikan dan tidak ada pertentangan lagi di dalamnya. Para ahli waris atau salah satu ahli waris diperbolehkan menurut hukum nasional maupun hukum islam apabila ia ingin dengan sukarela melepaskan bagiannya atau memberikan bagiannya kepada saudaranya yang lain.

Point Pertama ini, dikecualikan dalam hal ahli waris berurusan dengan Bank, Asuransi atau pihak ketiga lainnya yang membutuhkan Penetapan Waris dari Pengadilan untuk kepentingan penarikan harta waris.

Kedua, wajib membagikan waris sesuai bagiannya. Ini point yang sangat penting untuk diperhatikan, karena banyak Gugatan waris di pengadilan hanya karena salah satu ahli waris menahan atau menguasai harta waris, sehingga para ahli waris lain tidak diberikan haknya. Dalam Islam, haram bagi salah satu ahli waris menahan, menguasai atau menikmati sendiri harta waris, padahal ahli waris lain meminta atau mengharapkan bagiannya, bahkan dalam Islam dianjurkan untuk segera membagi harta waris dan tidak menunda-nundanya. (tentang jumlah dan pembagian harta waris akan kami kaji dalam tulisan lain atau tulisan berikutnya).

Ketiga, wajib membagi waris sesuai bagiannya menurut Islam, kecuali disepakati lain oleh para ahli waris. Artinya, tidak wajib membagi waris jika para ahli waris menyepakati lain, seperti misalnya; para ahli waris sepakat memberikan rumah atau tanah atau harta waris kepada salah satu ahli waris saja, atau mereka sepakat untuk tidak menjual harta waris. Perlu diperhatikan, jika salah satu ahli waris meminta agar warisnya dibagikan karena kebutuhan ekonomi dan sebagainya, maka wajib bagi para ahli waris untuk memberikan haknya, walaupun ahli waris lain tidak membutuhkan atau tidak menginginkan harta waris dijual untuk dibagi.

Pada akhrirnya, waris adalah amanat yang berat, ia soal halal-haram harta yang kita makan, “ jangan memakan sedikitpun darinya yang masih ada hak saudaramu yang kamu tahan”.  Demikian, semoga bermanfaat.