Hukum Pidana selalu memiliki fungsi primer dan fungsi sekunder, yakni sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional dan sarana pengaturan social control yang dilaksanakan secara spontan atau memang dibuat oleh Negara dengan alat perlengkapannya, disinilah letak tugas hukum sebagai “policing the police” yang melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan sarana hukum pidana secara tidak benar.
Terdapat tiga masalah utama dalam hukum Pidana, yakni:
 Perbuatan yang dilarang, akan menyangkut persoalan kriminalisasi dan dekriminalisasi dengan segala persyaratan yang ada di dalamnya.
 Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
 Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan tersebut.

Ketiga masalah tersebut akan begitu luas dan rumit ketika bersentuhan dengan pelaku dalam bentuk korporasi, mengingat sukarnya menentukan suatu perbuatan sebagai delik atau bukan delik sebagai akibat dari perubahan social dan cara pandang masyarakat yang berbeda suku dan budaya yang cenderung melakukan kriminalisasi atau dekriminalisasi suatu perbuatan.
Banyak contoh perbuatan yang mengalami kriminalisasi dan dekriminalisasi
Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kekuasaan korporasi digunakan untuk mencapai tiga tujuan, yaitu:
1) Untuk menjaga atau melindungi agar tindakan korporasi yang illegal berada diluar peradilan pidana. Dalam hal ini korporasi selalu berusaha agar tindakan-tindakan yang illegal tidak diperiksa atau diselesaikan lewat peradilan pidana, akan tetapi diselesaikan melalui badan administrative. Hal tersebut disebabkan karena mempengaruhi/ mencampuri badan administrative relative lebih mudah dilakukan untuk disesuaikan dengan kepentingannya daripada terhadap badan peradilan pidana.
2) Keputusan dari bekerjanya badan administrative itupun merupakan subjek dari campur tangan korporasi, yakni atas tindakan korporasi yang melanggar hukum, maka korporasi tersebut akan berusaha agar tindakan atau putusan badan administrative yang dibebankan padanya semeninmal mungkin tidak merugikan kepentingnnya.
3) Untuk mencegah tindakan-tindakan tertentu dari korporasi yang merugikan masyarakat dijadikan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana (delik). kemungkinan ini merupakan penggunaan kekuasaan korporasi yang sangat penting, sehingga membuat langkanya tindakan-tindakan korporasi yang merugikan masyarakat dijadikan tindak pidana, dan akibatnya tindakan-tindakan korporasi yang merugikan masyarakat luas menjadi sah atau legal, walaupun secara moral sulit untuk membedakan antara tindakan-tindakan korporasi yang merugikan masyarakat dengan bentuk tertentu dari kejahatan konvensional.

Untuk membuktikan kesengajaan dengan menggunakan teori pengetahuan, dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:
1) Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuannya
2) Membuktikan adanya peng-insafan atau pengertian mengenai apa yang dilakukan beserta akibat-akibat dan keadaan –keadaan yang menyertainya.

Wallahu a’lam Bisshowaab…